GAMBARAN UMUM

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

 

Visi merupakan pola pikir kedepan yang konotasinya, cita dan citra untuk dicapai dan diwujudkan. Dinas Pertambangan dan Energi dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu memegang teguh visi yang akan dicapai dengan konsisten serta daya dukung sumberdaya internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja dan kredibilitas pelayanan terhadap public.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas untuk menciptakan Dinas Pertambangan dan Energi mampu memenuhi harapan lima tuhun kedepan lebih baik dan proposional di bidang  Pertambangan dan Energi  serta mempertimbangkan dan konsisten dalam mendukung terciptanya visi, maka di tetapkan Visi Dinas Pertambangan dan Energi yaitu :

MENGGAGAS UPAYA PENYELEMATAN AIR TANAH
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN PARTISIPATIF
Studi Kasus Cekungan Air Tanah Lintas
Oleh : Teddy Rustiady, ST.MT.*)

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi merupakan salah satu konsep yang penting berkaitan dengan hakekat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selain itu, partisipasi merupakan salah satu kunci sukses inovasi penyelenggaraan governance disamping akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan democratic governance. Selama ini proses partisipasi masih terbatas dilakukan sebagai sosialisasi satu arah atau mobilisasi untuk melibatkan masyarakat dalam suatu program pembangunan yang belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga, padahal proses partisipasi tidak hanya diperlukan ketika tahap pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Partisipasi yang efektif adalah partisipasi yang menuntut terciptanya kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif dalam proses yang deliberatif dan inklusif2 dimana ruang untuk mendengarkan, belajar dan memulai suatu aksi bersama dapat terjadi sehingga partisipasi berjalan menjadi suatu proses yang kreatif, produktif dan sekaligus memberdayakan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengelola potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan. Adanya perubahan pelayanan pemerintah dari birocrative-normative menjadi responsive-flexible dan perubahan system kebijakan pemerintah dari top-down menjadi bottom-up menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pembangunan daerah. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu diperkuat serta diperluas. Dengan demikian partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisis akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

*) Staff Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat

     Dikirim oleh webmaster

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan fenomena alam gempa bumi, tsunami, longsor, dan letusan gunung berapi yang cukup besar, seperti juga provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Seperti terjadi pada bulan Juli 2006, gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami menerjang Pulau Jawa bagian selatan. Beberapa daerah dilaporkan terkena gelombang tsunami seperti di Pantai Pengandaraan, Ciamis-Jawa Barat, Pantai Ayah, Kebumen-Jawa Tengah, dan Pantai Samas, Yogyakarta. Akibat tsunami ini, selain merusakkan sejumlah bangunan juga dilaporkan telah mengakibatkan korban jiwa.

Untuk menghindarkan kerugian material maupun moril akibat dari bencana alam terulang lagi, dalam upaya rehabilitasi wilayah Pangandaran dan sekitarnya, pengenalan terhadap karakteristik fenomena alam tersebut perlu dipahami betul. Karakteristik fenomena alam ini sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang yang merupakan acuan dalam pembangunan infrastruktur wilayah maupun penerbitan izin mendirikan bangunan oleh kabupaten.